Day 1 Prabowo Gibran

Semakin Menguatnya Dwifungsi / Multifungsi Militer

Ajudan Prabowo, Mayor Teddy Indra Wijaya, dilantik menjadi sekretaris kabinet (seskab). Namun TNI AD menyatakan Mayor Teddy tidak perlu mundur sebagai tentara dengan dalih Seskab saat ini adalah pejabat setingkat eselon tidak setingkat menteri. Hal ini menandai semakin menguatnya multifungsi militer (atau pada masa orde baru disebut dwifungsi ABRI) sekaligus dilestarikannya kebiasaan dobel jabatan yang sudah banyak dilakukan di era Jokowi. Kembalinya dwifungsi atau multifungsi militer ini sangat ironis karena berlawanan dengan semangat reformasi 1998 yang menginginkan ABRI / TNI - Polri / militer fokus pada fungsi utamanya yaitu pertahanan dan keamanan negara. Mengingatkan kembali bahwa pada masa orde baru, pemerintah kerap menugaskan tentara aktif untuk mengisi jabatan sipil. Hal ini menyebabkan pengaruh militer sangat kuat dalam politik dan seringkali digunakan sebagai alat negara untuk mencapai tujuannya. Demikian pula dengan pejabat yang dobel jabatan, hal ini memperbesar lahirnya pejabat semacam Luhut yang pada masa Jokowi pernah dijuluki "menteri segala urusan" karena banyaknya urusan yang dipegang. Adanya pejabat memegang banyak urusan bukan hal yang baik ditilik dari good governance management karena berpotensi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Awan Gelap Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Menko Kumham, Yusril Ihza Mahendra, menyebutkan bahwa peristiwa 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Hal ini menandai semakin sulitnya korban pelanggaran HAM di masa lalu mendapatkan keadilan. Tahun 1998 terjadi sejumlah peristiwa yang mengiringi reformasi, di antaranya adalah penembakan mahasiswa pada bulan Mei 1998, kerusuhan yang melibatkan isu ras dan agama, sejumlah penjarahan, sejumlah kasus perkosaan, dll. Sejumlah korban pelanggaran HAM di masa lalu menginisiasi aksi damai yang dikenal dengan nama Aksi Kamisan sejak tahun 2007 untuk menuntut penyelesaian sejumlah kasus yang mereka alami, namun dengan pernyataan dari Menko Kumham yang baru tersebut maka perjuangan mereka akan semakin berat karena pemerintah tidak menunjukkan semangat yang sama untuk memberikan keadilan.

Kabinet Raksasa yang Berpotensi Membebani Belanja Negara

Prabowo telah melantik menteri-menterinya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih dengan total sejumlah 109 menteri dan wakil menteri. Kalau zaman Orde Baru dulu sangat banyak orang yang bisa menghafal nama menterinya Pak Harto, niscaya saat ini butuh usaha yang lebih keras untuk bisa hafal dengan menteri-menteri era Prabowo. Meningkatnya personel kabinet ini memang tidak lain adalah konsekuensi bagi-bagi kue yang sudah umum dilakukan sejak pemerintahan sebelumnya. Dengan jumlah personel yang membengkak, kebutuhan anggaran untuk gaji personel akan ikut meningkat pula, belum lagi ditambah dengan biaya lain-lain yang muncul akibat urusan administrasi dan birokrasi yang terjadi akibat pemisahan kementerian atau munculnya kementerian baru. 

Lagi-lagi Luhut Lagi

Luhut Binsar Panjaitan dilantik menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, lembaga ini bertugas mengkaji masalah-masalah ekonomi dan merumuskan masukan bagi presiden untuk mengambil langkah berikutnya, menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Dengan kembalinya LBP ini, akan semakin memperpanjang pengaruhnya dalam ranah eksekutif dan bukan tidak mungkin juga berpotensi melanjutkan perannya sebagai orang yang mengurus banyak urusan seperti dalam pemerintahan sebelumnya.